Pendekatan Budaya Harus Tepat Sasaran

Oleh: Rifadli D. Kadir

(KAMMI UIN Sunan Kalijaa)

ri32.wordpress.com

Menyusul adanya kasus Hugos Café dan Cebongan, premanisme kembali marak terjadi dan menjadi buah bibir masyarakat. Setelah dua peristiwa itu terjadi banyak masyarakat di Yogyakarta yang takut kalau-kalau nantinya bermasalah dengan preman. Karena itu langkah prepentif pun segera diambil oleh Kepolisian dan Lembaga Penegak Hukum lainnya.

            Dalam mengatasi premanisme di Yogyakarta, Kapolda DIY, Brigjen Pol Haka Astana M. Widya pada awal jabatannya berniat membidik preman dengan Pendekatan Budaya. Dengan pendekatan ini akan banyak hal yang akan dilakukan. Salah satu langkah konkret ialah melakukan seminar dan motivasi atau pemahaman kepada masyarakat yang rentan terjangkit premanisme. Selain itu hal lain yang akan dilakukan ialah mengarahkan dan mengurangi niat jahat dan mendekati atau mengajak preman tersebut.

            Langkah yang akan ditempuh oleh Kepolisian ini patut diapresiasi dan didukung penuh oleh semua elemen masyarakat Yogyakarta. Akan tetapi, perlu juga kontrol langsung dari semua elemen agar langkah yang diambil ini tepat sasaran. Tepat sasaran dalam artian memang menyentuh permasalahan langsung berdasarakan apa sebenarnya motiv atau yang melatarbelakangi premanisme yang marak terjadi. 

Motiv Premanisme

            Menurut hemat penulis ada dua motiv yang sering melatarbelakangi kenapa premanisme sering terjadi. Pertama, karena motiv Ekonomi. Kedua, karena motiv kurangnya Kontrol Sosial (Social Control) masyarakat. Kedua motiv ini menjadi dua hal yang sebenarnya tidak berhubungan, tetapi sewaktu-waktu motiv seseorang mekalukan premanisme bisa jadi karena kedua hal ini.

            Pertama, motiv Ekonomi. Dalam banyak kasus premanisme terjadi karena tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang berpendidikan rendah dan cenderung mengambil jalan pintas dalam mencari penghasilan. Betapa banyak kasus premanisme berupa penjambretan sampai pada pembunuhan karena karena motiv ini.

            Motiv kedua yaitu karena kurangnya Kontrol Sosial masyarakat. Mulai hilangnya ikatan sosial di masyarakat menjadi penyebab utama motiv ini. Yogyakarta yang terkenal dengan banyaknya pendatang dari berbagai daerah dengan berbagai profesi, belakangan mulai kehilangan ikatan sosial. Padahal dalam tradisi kebudayaan Yogyakarta ikatan sosial sangat dijunjung tinggi.

            Sebagai contoh hilangnya Kontrol Sosial ditengah masyarakat. Suatu penulis pernah menemui sekelompok orang yang duduk dipojokan gang yang ternyata sedang mengkonsumsi minuman beralkohol. Bagi sebagian masyarakat sekitar tempat itu, hal semacam ini sangat meresahkan. Tapi, upaya untuk mencegah hal semacam ini agar tidak terjadi lagi masih sangat kurang. Mungkin disebabkan juga karena ketakutan masyarakat untuk tidak berkonflik. Dalam hemat penulis hal semacam ini merupakan embrio lahirnya premanisme baru di tengah masyarakat.

            Hilangnya Kontrol Sosial, seperti saling mengingatkan antar masyarakat, kurangnya gotong royong, ewuh pakewuh ketika melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, saling silaturahmi antar masyarakat, harus diantisipasi. Pemerintah Yogyakarta dapat menjadi pelopor program penguatan kontrol sosial masyarakat dengan elaborasi yang tentunya juga tidak menghilangkan kebebasan masyarakat dalam berekspresi.

            Pendekatan Budaya yang akan diambil oleh Kapolda DIY, sebaiknya juga memperhatikan motiv-motiv apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak premanisme di tengah masyarakat. Pencegahan premanisme dengan menyamaratakan motiv terjadinya premanisme berakibat pada tidak tepat sasarannya langkah ini. Karena itu, niatan baik ini akan sia-sia jika tidak menyelesaikan permasalah premanisme sampai pada akar masalahnya, yaitu motiv apa yang melatarbelakangi.

            Pada motiv ekonomi, misalnya, cara penanggulangannya berbeda dengan motiv karena hilangnya kontrol sosial. Motiv ekonomi cara penyelesainnya ialah dengan pendekatan budaya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi. Misalnya, Kapolda bersama Pemerintah DIY yang mengurusi masalah ekonomi  dapat membuka lapangan pekerjaan kepada para preman berdasarkan komunitas prema itu sendiri. Tetapi untuk mengontol agar program ini berjalan baik, pihak Polda dan Pemerintah DIY harus mengawal dan mengontrol langsung program ini.

            Lebih lanjut Kapolda DIY dapat juga bekerjasama dengan semua elemen, seperti Mahasiswa, LSM dan elemen lainnya, untuk ikut sama-sama mencegah premanisme sejak dini. Hal kecil yang dapat dilakukan segera ialah menghidupkan lagi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) disetiap RT/RW. Semoga dengan begitu Pendekatan Budaya untuk menyelesaikan masalah premanisme bisa tepat sasaran. Semoga.

 

Rethinking KAMMI: Upaya Penyatuan Struktural dan Kultural

kammikultural.org

Hans Kung dalam tesisnya Global Ethic menolak pandangan yang menurut dia “sinisme” Hutington terhadap masa depan agama-agama. Hutington yang menempatkan agama sebagai objek vis a vis dimasa mendatang dibantah habis oleh Hans Kung dalam bukungnya A Global Ethics for Global Politics and Economic. Menurut Kung, agama-agama tidak selamanya harus ditempatkan dalam posisi selalu berhadap-hadapan.

             Sebagai seorang teolog kristiani, Kung melihat, agama-agama dapat disatukan untuk mencapai perdamaian global. Lebih lanjut dalam bukunya, Kung menyebutkan beberapa etika global. Diatara hal menarik dan sejalan dengan nafas Islam ialah “bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi” kemudian prinsip ini diperluas menjadi: “setiap manusia –tanpa membedakan jenis kelamin, usia, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, dan asal usul nasional atau sosial- memiliki martabat dan kehormatan setara”.

             Kemudian Kung member penegasan, dengan demikian setiap orang di dunia baik secara individual maupun kenegaraan, wajib menghormati martabat ini dan menjamin perlindungan efektif atasnya. Manusia harus selalu menjadi subjek setiap hak, harus menjadi tujuan tidak boleh dijadikan alat semata, tidak boleh dijadikan sebagai objek komersialisasi dan industrialisasi ekonomi, politik, dan media demi kepentingan riset lembaga maupun industri (Hans Kung: 1997: xv).

             Global ethic yang diutarakan Kung menarik untuk dicerna ulang sebagai proses ejawantah sikap dalam kehidupan bersosial dan berorganisasi. Penataan sistem sosial, politik, dan ekonomi sejalan yang dicita-citakan Kung menjadi menarik jika itu tidak diresonansikan dalam kehidupan beragama saja, tetapi juga dalam setiap aktivitas individu dan organisasi.

Etika KAMMI

            Secara organisasional KAMMI tentunya memiliki etika-etika yang digali dari prinsip-prinsip, paradigma, serta visi organisasi. Hasil galian itu –menurut penulis- dapat dijadikan sebagai etika dasar setiap kader. Saat ini banyak kemudian keluhan dari berbagai kalangan yang ikut berjuangan bersama KAMMI, mulai merasakan titik kejenuhan dalam diri. 

             KAMMI serasa tak memberi makna berarti dalam sublimasi dan katalisasi penigkatan kapasistas diri. Alih-alih KAMMI meng-katalisasi setiap kadernya untuk tumbuh berkembang, yang terjadi malahan menurut pengakuan sebagian kader, KAMMI menghambat mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam ruang publik yang lebih luas. KAMMI memobilisir kader untuk terus bekerja pada sisi yang lain, hal itu tidak dibarengi dengan up-grade kapasitas intelektual dan spiritual kader. Akhirnya yang ada hanyalah segudang pertanyaan, lantas setelah ini kita (kader) mau apa?

              Pada persoalan lain, sebagian elit organisasi tidak menampakkan diri sebagai pemegang kunci yang patut dicontoh. Sebagian elit dalam sisi yang lain menjadi “pentitah dari langit” yang pada saat-saat tertentu dapat mengintervensi organisasi tanpa mendiskusikan terlebih dahulu. Perihal semacam ini, bagi perkembang organisasi tidak begitu baik. KAMMI dan kader-kadernya tumbuh seakan seperti pohon Bonsai “jika tumbuh sedikit dipotong oleh tuannya”.

             Etika KAMMI sebenarnya adalah nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh KAMMI itu sendiri. Nilai-nilai ini seharusnya terinternalisasi dalam diri seorang kader KAMMI sejak memasuki pintu depan rumah KAMMI. Semakin seorang kader itu masuk, maka seharusnya ia semakin mengerti dan melaksanakan apa sebenarnya nilai-nilai yang diinginkan KAMMI.

             Etika KAMMI menjadi pegangan kultural seorang kader KAMMI ketika ia berada dimana saja. Dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda sekalipun, etika ini harus senantiasa dijaga dan setiap kader harusnya senantiasa berjalan sejalan kehendak etika itu. Terlebih lagi ketika paska seorang kader itu menjadi alumni dan mulai memasuki dunia profesional, etika ini tetap senantiasa dijaga dan disebarkan.

Kultural: Penjaga etika?

            Tumbuh berkembangnya organisasi tidak lepas dari ideologi, struktur dan kultural. Ideologi menjadi basis nilai yang melahirkan etika. Struktur sebagai medium pengejawantahan ide, dan kultural sebagai proses penggemblengan ide itu sendiri agar tetap matang dan sesuai zamannya. Kehilangan ketiga hal ini bukan tidak mungkin, berakibat patal dalam bagi perkembangan ornganisasi.

kammi-komisariat-aka.blogspot.com

             Pada banyak kenyataan, KAMMI dalam hal ini, meninggalkan Kultural-nya. Keterjebakan kerja mekanis layaknya mesin membuat daya luapan organisasi ini menjadi tidak berdaya dobrak yang tinggi. Penggalian ide-ide sebagai penyegaran organisasi dan gerakan, tergantikan dengan kerja-kerja rutinitas yang melelahkan. 

            Tidak berarti kemudian hal ini difahami sebagai tawaran untuk meninggalkan kerja-kerja dalam struktur ornganisasi. Penempatan ketiga hal: ideologi, struktur, dan kultural pada posisi yang proporsional menjadi tawaran yang semestinya layak untuk selalu dikuatkan. Gerakan kultural kader, semestinya tidak dilabeli sebagai gerakan “makar”.

  Struktural sebagai medium yang dapat menguasa, mengatur serta mengejawantahkan ide, dapat menjadikan gerakan kultural ini sebagai dapur penggodokkan ide-ide yang akan dijadikan kebijakan organisasi dan gerakan dimasa mendatang. Pada sisi lain, gerakan kultural menjadi penjaga terakhir yang siap untuk menginternalisasi etika kedalam setiap diri kader.

             Sebgaimana halnya Kung dengan etika globalnya yang menempatkan setiap manusia sama derajatnya dan menjadi subjek setiap hak. Komersialisasi, penggunaan kader sebagai alat semata, dan sebagai objek yang mendatangkan komersi, kader harus dijauhakan dari hal demkian. Dengan begitu gerakan kultural dapat dijadikan sebagai upaya untuk menjaga etika nilai dalam setiap diri kader.

             Proporsional dalam memandang Struktural dan Kultural penting agar semua kader KAMMI tidak terjebak pada “sinisme”. Menganggap bahwa struktural itu benar sepenuhnya ternyata juga tidak menjadikan adil setiap kader dalam menilai. Sebaliknya, meyakini sepenuhnya gerakan kultural paling benar juga tidak proporsional. Karena itu, perlu ada penyatuan kembali antara gerakan oleh Struktural dan Kultural.   

Ada Eksploitasi Anak di Acara TV

juraghandesain.com (tanda silang dibuat penulis)

Kemarin (14/04/2013) saat makan siang di salah satu warung belakang kampus, diiringi hujan yang turun begitu deras, dan juga ditemani salah satu acara dibalik layar TV. Ada satu hal menarik ketika menyaksikan acara TV itu, teman yang juga ikut makan siang bersama meyeletup dengan nada agak geram “Ini ekspolitasi anak-anak namanya”.

            Memang saat itu yang sedang ditonton ialah acara atau program TV dengan menampilkan anak-anak sebagai peserta dengan tagline acara Little Miss Indonesia. Dalam acara tersebut anak-anak yang belum puluhan tahun itu disuruh untuk unjuk kemampuan yang mereka miliki, dari tarik suara sampai main musik. Juga untuk memoles penampilan mereka, para orang tua memformat pekaian anak-anaknya dengan penampilan ala masa kini. Dan tak jarang, maaf!, memakaikan pakaian yang menonjolkan bagian tubuh yang seharusnya diajarkan oleh orang tua untuk ditutup.

            Acara semacam ini sebenarnya sejak lama sudah beredar di stasiun-stasiun TV. Tetapi terkadang jarang disadari masyarakat, bahwa sebenarnya acara semacam ini berdampak amoralisasi jangka panjang pada anak. Betapa tidak, anak-anak yang masih belia seperti itu seharusnya di didik lebih matang agar menjadi penerus bangsa oleh orang tuanya “dipaksa” untuk ikut kompetisi yang tentunya secara tidak langsung menyita waktu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai lingkungannya.

            Selain itu, mungkin patut disadari ialah, acara semacam lebih menguntungkan pemilik TV daripada masyarakat secara umum. Bisa dihitung berapa kemudian nominal rupiah yang masuk ke kantong pemilik TV dari iklan pada program acara tersebut. Tidak perlu dibuktikan disini, toh orang-orang umumnya juga sudah sangat mafhum dengan hal ini. Tentunya sebagai masyarakat biasa kita juga bertanya-tanya, ada ya acara semacam ini?

            

X-Factor: Kewajiban Berkarakter?

Tayangan TV memang begitu adanya. Berpengaruh ke alam bawah sadar masyarakat dengan atau tanpa penyaringan (Screening) terlebih dahulu. Tayangan TV pada banyak hal memang membentuk opini dan perubahan tingkah sosial masyarakat. Belakangan tayangan TV  tak lagi sekadar menjadi alat hiburan, pencarian nilai-nilai pun banyak dicari melaluinya. Penampilan para entertain penghibur panggung dalam tayangan menjadi suatu kewajiban bagi stasiun TV untuk mencipta nilai tersendiri.

rcti.tv

Pengemasan nilai-nilai tertentu bisa di-manufaktur oleh stasiun TV lewat program tertentu. Misalnya program yang belakangan banyak mencuri perhatian masyarakat ialah X-Factor. Program pencarian bakat ini tanpa atau dengan sadar telah membentuk nilai yang mempengaruhi alam bawah sadar. Program ini paling tidak mengajarkan nilai bahwa  kalau ingin sukses harus punya “karakter”, dalam arti yang luas orang harus mengekslusifkan dirinya terlebih dahulu dengan dirinya kemudian baru bisa tampil ke khalayak umum dengan karakter yang ia punya.

Pengajaran nilai bahwa setiap orang harus punya “karater” pada program ini bukanlah hal negatif, karena memang begitulah tuntutan dunia global. Bahwa kedepan setiap orang harus punya ciri khas sendiri yang ingin ditampilkan adalah sah-sah saja. Hal itupulah yang kemudian akan membedakan ia dengan yang lainnya.

Tanpa mengurangi nilai tersebut, hal itu coba kita tarik lagi pada permasalah yang lebih luas. Bahwa “karakter” bukan hanya menjadi faktor penentu kesuksesan pada program TV pencarian bakat seperti X-factor. Merupakan suatu keharusan pada tataran global atau dunia saat adanya keberadaan “karakter”. Lihat saja pada satu hal, misalnya Ekonomi.

Perkembangan ekonomi dunia saat ini menuntut adanya liberalisasi baik dari segi ekspor, impor, tenaga kerja, teknologi, jasa, permodalan, legalitas, dan lain-lain. Semua itu dicitakan agar terjadi kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi antara negara-negara di dunia. Satu hal yang menarik dari perkembangan ekonomi saat ini dari segi makro, bahwa liberalisasi pada banyak sektor tidak hanya menuntut kekuatan ekonomi suatu negara, pada skala mikro: individu atau organisasi, liberalisasi menuntut adanya “karakter” tertentu yang menjadi andalan.

Lagi-lagi pada dasarnya siapa yang punya “karakter” maka ialah yang akan bertahan dalam pergulatan kehidupan. Cina merupakan negara yang mencohtkan hal ini dengan baik. Dengan karakter yang digali dari nilai-nilai konfusianisme, Cina berhasil menghentakkan Amerika sebagai negara adikuasa. Cina pun dengan karakter yang ia punya dapat berdiferensiasi dari negara lain. Pada skala mikro: individu dan organisasi, Cina dapat dikatakan kuat. Lihat saja betapa banyak negara yang dikuasai ekonominya oleh segelintir orang Cina.

Mau tidak mau, suka tidak suka, jika ingin sukses dalam setiap pergulatan apalagi pergulatan ekonomi, adanya “karakter” menjadi salah satu hal penentu kesuksesan. Tentunya hal ini harus dibangun sejak awal dan butuh kesabaran lebih.